REVIEWLAND.COM®

Monopoli BUMN akibatkan ribuan kontraktor swasta bangkrut dan kondisi ekonomi lesu. Mengapa hal itu bisa terjadi?

news-ekonomilesu-1

Inilah analisa dari lembaga survey Nielsen, Ekonom Faisal Basri, Dekan FE UI Ari Kuncoro, Bank Mandiri, Wakil ketua GAPENSI Bambang Rachmadi, Ekonom Bhima Yudhistira, Anggota DPR Fraksi PDIP Darmadi Durianto, data Kemenaker, survey Binapenta, dan juga analisa dari para pedagang.

Semuanya saya rangkum agar lebih jelas untuk menjawab pertanyaan orang-orang yg sering datang kepada saya mengeluhkan kenapa bisnisnya sekarang makin lesu.

HASIL SURVEY NIELSEN

Sebuah riset yg dilakukan lembaga survey Nielsen menyatakan bahwa sepanjang tahun 2017, kondisi bisnis masyarakat Indonesia cenderung melemah, yang ditunjukkan oleh penurunan penjualan yg signifikan di berbagai bisnis.

Trend penjualan online semula dituding sebagai penyebab penurunan penjualan, namun setelah dianalisa lebih mendalam , ternyata hal itu diakibatkan karena melemahnya daya beli masyarakat

news-ekonomilesu-2

EKONOMI MAKRO BAGUS TAPI EKONOMI MIKRO JELEK

Semasa pemerintahan Jokowi, kondisi ekonomi makro Indonesia bisa dibilang sangat bagus dan sangat berprestasi terutama dalam hal pemberantasan korupsi.

Namun sekalipun kondisi ekonomi makro seperti kinerja export, IHSG, debt ratio, dan berbagai indikator keuangan negara menunjukkan angka yang baik, namun kondisi ekonomi mikro alias kondisi bisnis masyarakat mengalami pelemahan yg mengkhawatirkan.

EKONOMI MIKRO LESU AKIBAT PENURUNAN DAYA BELI MASYARAKAT

Berdasarkan data lembaga survei Nielsen, penjualan barang konsumsi selama periode Januari-September 2017 hanya tumbuh 2,7%. Angka ini melanjutkan trend perlambatan penjualan barang konsumsi fast moving (FMCG) yang tahun lalu tumbuh 7,7%, atau di bawah rata-rata pertumbuhan tahunan penjualannya sebesar 11% selama lebih 10 tahun ini.
Bahkan pada lebaran tahun 2017, pertumbuhan penjualannya hanya 5%, atau jauh di bawah pertumbuhan selama periode 2014-2016 yang secara berturut-turut sebesar 20,6%; 16,3%; 13,4%.

Fenomena lesunya penjualan barang konsumsi juga terlihat merata di seluruh daerah. Di DKI Jakarta, penjualan FMCG turun 2,3%. Begitu pula di Jawa Timur yang turun 0,1%.

news-ekonomilesu-3

YANG TURUN DAYA BELINYA ADALAH MASYARAKAT KELAS MENENGAH KE BAWAH

Nielsen menjelaskan penyebab penurunan konsumsi barang rumah tangga karena pelemahan daya beli pada masyarakat menengah ke bawah. Pelemahan daya beli disebabkan turunnya take home pay dan sebaliknya biaya kebutuhan hidup meningkat.

Penghasilan masyarakat turun karena tak ada kenaikan gaji atau kenaikan yang tak signifikan, juga berkurangnya tambahan pemasukan dari lembur, ketiadaan komisi atau sumber lainnya. Sementara biaya hidup dan pengeluaran meningkat seperti tarif listrik, biaya makanan, dan belanja sekolah.

ADANYA INVESTASI PABRIK-PABRIK BARU KURANG MENDONGKRAK EKONOMI MASYARAKAT BAWAH KARENA BANYAK YANG MEMAKAI BURUH ASING

Masuknya investasi asing yg berupa pembangunan pabrik-pabrik baru biasanya diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal yg dampaknya mengangkat daya beli masyarakat kelas bawah (buruh), yang efek selanjutnya akan menggairahkan ekonomi di sekitar daerah investasi tersebut.

Namun faktanya, masuknya investasi asing tetap kurang mampu mendongkrak daya beli ekonomi masyarakat bawah, karena kebanyakan investasi yang masuk adalah dari negara China. 
China bila membangun pabrik di suatu negara tentu akan menggunakan buruh dari negaranya sendiri. Investasi China di negara lain seperti Afrika pun juga demikian. Ini adalah kesepakatan & konsekuensi yg tidak bisa ditawar-tawar lagi ketika memutuskan untuk memilih investor dari China. Dan kewajiban penggunaan buruh China harus dimaklumi karena China sendiri butuh memberikan lapangan kerja bagi rakyatnya yang sangat banyak itu.
Jadi situasinya berbeda dengan investasi dari negara Jepang, Amerika, Belanda, Australia yang pasti akan banyak mempekerjakan buruh lokal Indonesia, karena negara tersebut tidak mengalami masalah over populasi.

news-ekonomilesu-5

Data dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Serta survey yg dilakukan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang berada di Indonesia hingga November 2016 mencapai 74.183 pekerja meningkat 7,5 persen dari posisi akhir 2015, yaitu 69.025 pekerja. Rata-rata tenaga kerja asing di Indonesia periode 2011-2016 mencapai 71.776 pekerja.
Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia tersebut berdasarkan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang dikeluarkan pemerintah, jadi belum termasuk TKA yg ilegal.

news-ekonomilesu-6

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja di Indonesia pada 2016 tercatat sebanyak 21.271 orang. 
Kepala Subdit Analisis dan Perizinan Tenaga Kerja Asing Kemenakertrans Yanti Nurhayati Ningsih menjelaskan, jumlah tenaga kerja asing dari China tersebut terbanyak dibanding tenaga kerja asing dari negara lain yang bekerja di Indonesia.

Selain itu, Yanti menjelaskan dari Januari hingga Juli 2017, perusahaan yang mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) paling banyak dari sektor konstruksi, pembangunan smelter, dan PLTU.

Penggunaan buruh asing jelas tidak akan mampu meningkatkan ekonomi rakyat sekitarnya, karena buruh asing tentu akan mengirimkan hampir semua penghasilannya ke negara asalnya, dan hanya sedikit saja uang yg dibelanjakan di Indonesia. 
Sama halnya seperti TKI kita yang bekerja di luar negeri, pasti juga akan mengirimkan hampir semua penghasilannya ke kampung halamannya di Indonesia.
Sedangkan bila pabrik mempekerjakan buruh lokal Indonesia, maka semua penghasilan buruh tersebut pasti akan habis dibelanjakan di Indonesia, yg efeknya tentu menggairahkan perekonomian sekitarnya. Namun situasinya akan berbeda bila yg dipekerjakan adalah buruh asing.

news-ekonomilesu-7

PENGAMAT EKONOMI FAISAL BASRI JUGA MENYATAKAN PENURUNAN DAYA BELI TERJADINYA PADA MASYARAKAT MENENGAH-BAWAH

Pengamat Faisal Basri dalam tulisan Transformasi Struktural dan Daya Beli juga memaparkan terjadi penurunan daya beli pada kelompok 40% termiskin. Nilai tukar petani sejak November 2014 hingga Agustus 2017 turun dari 102,87 menjadi 101,60. Khusus untuk NTP pangan penurunannya lebih tajam, dari 102,0 menjadi 98,3. Dia menggaris bawahi, NTP di bawah 100 perlu diwaspadai.

Sementara itu upah riil buruh tani juga merosot 2,49% selama kurun waktu November 2014 hingga Agustus 2017. Pada kurun waktu yang sama, upah riil buruh bangunan di perkotaan pun mengalami penurunan sebesar 2,12%.

Di samping itu, Faisal mengatakan ada beberapa indikasi penurunan daya beli telah merembet ke kelompok 40% berpendapatan menengah, khususnya menengah-bawah dan menengah-tengah. Dia antaranya akibat pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA. Jumlah mereka sekitar 19 juta.

“Akibat pencabutan subsidi itu, pengeluaran rerata kelompok ini untuk listrik naik tajam dari Rp 80.000 per bulan menjadi Rp 170.000 per bulan,” tutur Faisal.

IRONISNYA, KONDISI MASYARAT KELAS ATAS MALAH MENINGKAT DAYA BELINYA

Berbeda dengan kelompok menengah ke bawah, riset Nielsen menunjukkan masih terjadi pertumbuhan konsumsi di kelas masyarakat atas sekitar 34%. Masyarakat kelas atas ini masih mengeluarkan pendapatannya untuk biaya lifestyle seperti biaya makanan di restoran, namun tetap wait and see.

Makanya jangan heran meskipun situasi ekonomi secara umum lesu, namun penjualan mobil malah meningkat.
Lamborghini, Ferrari, Porsche juga makin banyak berkeliaran di jalan raya
Ini karena mobil adalah konsumsi masyarakat kelas menengah-atas, bukan menengah-bawah.

Begitupula di kala situasi ekonomi lesu, omset tour & travel liburan ke luar negeri juga malah meroket. Karena yang sering melancong ke luar negeri tentu masyarakat kelas atas, bukan menengah ke bawah.

Para pengusaha yg merasa bisnisnya sepi akhirnya cenderung memilih refreshing menghilangkan stress dengan berlibur ke luar negri setelah memecat sebagian karyawannya akibat omset perusahaan yg menurun

news-ekonomilesu-4

ANALISA DEKAN UNIVERSITAS INDONESIA MENYATAKAN MASYARAKAT KELAS ATAS MALAH MENINGKATKAN LIFESTYLE MEREKA

Penjelasan mengenai kondisi masyarakat kelas menengah atas ini, sinkron dengan analisis Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro beberapa waktu lalu. 
Ari menyebut ada pergeseran konsumsi pada masyarakat kelas menengah atas. Sebagian besar golongan kelas ekonomi ini cenderung menunda konsumsi barang tahan lama untuk sekadar menikmati waktu luang, yaitu dengan berlibur ke luar negeri misalnya.

ORANG KAYA JADI LEBIH PELIT BELANJA. MENINGKATNYA PERILAKU MENABUNG PADA MASYARAKAT ATAS MENGAKIBATKAN PENURUNAN BELANJA KONSUMSI.

Faisal Basri menyatakan masyarakat kelas menengah atas melakukan pengalihan (switching) dari porsi pendapatan untuk belanja ke tabungan. Pada triwulan II-2016 porsi pendapatan masyarakat yang ditabung sebesar 18,6%, pada triwulan II-2017 naik menjadi 21,1%.

SURVEY BANK MANDIRI MENYATAKAN TABUNGAN MENINGKAT KARENA ORANG KAYA LEBIH MEMILIH MENABUNG

“Survei Kepercayaan Konsumen oleh Bank Mandiri juga menunjukkan kecenderungan serupa dan berlanjut. Berdasarkan survei itu, porsi pendapatan masyarakat yang ditabung naik dari 20,6% pada Juli 2017 menjadi 21,1% pada Agustus 2017,” kata Faisal.

Pengalihan ke tabungan tampak pula dari akselerasi kenaikan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan sejak Oktober 2016. Pada September 2016 pertumbuhan DPK hanya 3,5%. Sebulan kemudian naik menjadi 6,5%, lalu naik lagi menjadi 8,4% pada November dan 9,6% pada Desember.

TABUNGAN MENINGKAT TAPI IRONISNYA KREDIT YANG DISALURKAN MALAH MENURUN

Sejak Januari 2017 hingga Juni 2017 pertumbuhan DPK hampir selalu dua digit. Sebaliknya, kredit yang disalurkan perbankan melemah dan hanya tumbuh satu digit selama 19 bulan terakhir. “Jadi, dana masyarakat yang mengendap di perbankan mengalami peningkatan,” kata Faisal Basri.

Menurunnya kredit yang disalurkan perbankan tentu saja menyebabkan melemahnya bisnis masyarakat, alias terjadi pelemahan sektor ekonomi mikro.
Seretnya kucuran kredit membuat pengusaha tidak mampu melakukan ekspansi bisnis. Namun jangankan ekspansi, sebaliknya malah cukup banyak pengusaha yg gulung tikar karena melemahnya daya beli masyarakat

KONTRAKTOR SWASTA AKHIRNYA YANG PALING BANYAK GULUNG TIKAR

Kebijakan pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur ternyata tidak mampu menaikkan kondisi perekonomian mikro, sebaliknya malah mengakibatkan banyak kontraktor swasta bangkrut. Karena ternyata proyek infrastruktur tersebut dimonopoli oleh BUMN, sehingga kontraktor swasta mati kehausan tidak dapat proyek

Wakil Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Bambang Rachmadi menyatakan, akibat dominasi berlebihan BUMN di proyek infrastruktur, sekitar 37 ribu kontraktor swasta bangkrut. Mereka gagal mendapat order, atau tidak dibayar oleh pemberi kerjanya. 
“Dalam proyek infrastruktur, rata-rata BUMN mendapat order Rp328 trilun per BUMN. Swasta hanya Rp15 miliar per perusahaan,” kata Bambang.

Bangkrutnya 37 ribu kontraktor swasta tersebut tentu efeknya berantai, dan pailitnya para pengusaha swasta akan memiliki andil dalam penurunan daya beli masyarakat. Karena banyak karyawan swasta yang akhirnya jadi menganggur setelah tempat kerjanya tutup.

KONTRAKTOR SWASTA SERING TIDAK DIUNDANG LELANG PROYEK INFRASTRUKTUR

Monopoli Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam proyek infrastruktur, semakin menjadi sorotan saat ini. Kalangan swasta tidak hanya sulit mendapatkan bagian, bahkan tidak diundang sejak pelaksanaan lelang.

EKONOM BHIMA YUDHISTIRA MENGKRITIK MONOPOLI BUMN

Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, monopoli BUMN dalam proyek infrastruktur itu tak banyak memberi efek berganda bagi sektor usaha. Padahal, sejatinya sumber pembiayaan proyek berasal dari utang.

“Proyek infrastruktur jadi bersifat dari BUMN, oleh BUMN, untuk BUMN. Rakyat sulit menikmati hasil yang optimal, tetapi kebagian membayar utang,” ujar Bhima dikutip dari keterangan resminya, Senin 26 Maret 2018.

Sebagai contoh PT Angkasa Pura I misalnya, pada 2 Februari lalu, mengumumkan undangan lelang pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Hanya 10 perusahaan yang diundang BUMN pengelola bandara tersebut, pesertanya juga seluruhnya BUMN

Dalam surat nomor AP.I.53/PL.02/2018/PST-B, AP I diketahui hanya mengundang Perum Perumnas, Adhi Karya, Amarta Karya, Brantas Abipraya, Hutama Karya, Istaka Karya, Pembangunan Perumahan, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Nindya Karya untuk mengikuti lelang proyek bandara tersebut. Nilai proyek sendiri mencapai Rp6,5 triliun (termasuk PPN).

ANGGOTA DPR FRAKSI PDIP MENGKRITIK MONOPOLI BUMN

Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto juga menilai, kiprah BUMN di proyek infrastruktur sudah cenderung monopolistis. Harus ada keadilan bagi seluruh dunia usaha di Indonesia. 
“BUMN seperti habis-habisan mengambil semua pekerjaan, karena mereka ditugaskan menterinya untuk mengejar keuntungan tanpa memikirkan aspek keadilan,” ujarnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini lalu mendesak, agar swasta diberi kesempatan fair untuk bersaing dalam proyek infrastruktur. Ia mengingatkan, tanpa peran swasta, tak akan tercipta demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

ANALISA DARI PARA PEDAGANG

Setelah kita membaca analisa dari lembaga survey ternama Nielsen, maupun penjelasan dari para ekonom, kaum akademis, dan juga anggota DPR. 
Maka tidak ada salahnya jika kita juga mendengar analisa dari para kaum pedagang yg mengeluhkan soal kelesuan bisnis & penurunan penjualan.

Analisa dari kaum pedagang ini tentu sifatnya non-akademis, namun berbasis fakta, logika & insting bisnis semata.
Meski demikian analisa kaum pedagang lebih mudah dicerna oleh khalayak umum.

Para pedagang membuat analisa simpel mengenai kelesuan ekonomi yg dianggap disebabkan karena proyek besar diberikan ke BUMN, dan bukan ke kontraktor Swasta.

Analisa mereka seperti ini:
Misalkan proyek besar pemerintah dimenangkan kontraktor Swasta, maka pasti akan timbul banyak OKB (Orang Kaya Baru). Sang bos kontraktor pasti langsung beli rumah baru (penjual properti hidup), beli mobil baru (sales mobil hidup), istri sang bos beli tas Prada baru (toko tas hidup), karyawannya beli motor baru (sales motor hidup), beli hp baru (toko hp hidup), karyawannya ganti istri baru, dan bosnya juga punya simpenan baru yg pasti belanja ini itu, dll.
Terjadi suatu efek berantai ke bawah (trickle down effect) dimana banyak sektor ikut kecipratan rejeki. Kondisi ekonomi sekitar ikut menggeliat akibat adanya OKB (Orang Kaya Baru) yg muncul karena diberikannya proyek pemerintah ke tangan swasta.

Sementara kalau BUMN yg menang proyek, pegawai BUMN akan terima gaji seperti biasa. Tidak akan ada yg jadi OKB. Karena pemerintah tentu akan sangat menghemat & mengontrol pengeluarannya.

Jadi pengaruh diberikannya proyek pemerintah kepada BUMN terhadap kondisi perekonomian sekitar adalah “biasa-biasa saja seperti biasa”, alias lesu-lesu saja. Tidak akan lahir OKB. Tidak akan ada yg mendadak beli rumah baru, mobil baru, motor baru, hp baru, ataupun istri baru.

Itu analisa simpel, tapi masuk akal dari kaum pedagang yg mengaitkan kelesuan ekonomi sektor retail dengan monopoli BUMN di proyek besar pemerintah.
Dan analisa simpel para pedagang tersebut ternyata tidak meleset jauh dari pendapat para analis & ekonom ternama.

MENGAPA TERJADI MONOPOLI BUMN?

Ada 3 alasan yang diduga sebagai penyebab mengapa pemerintah melakukan monopoli BUMN. Berikut ini 3 alasannya:

1. Pemerintah ingin menggenjot pendapatan mereka dari keuntungan yg diperoleh BUMN. Seandainya proyek tersebut ditangani swasta, tentu keuntungan yg diperoleh tidak akan sebesar jika proyek itu dikerjakan oleh perusahaan milik pemerintah sendiri.
Keuntungan dari BUMN ini akan dipakai oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangan makro negara, salah satunya untuk pembayaran hutang, demi meningkatkan performance debt ratio.
Oleh karena strategi inilah kinerja ekonomi Makro terlihat bagus, karena kinerja finansial & profit pemerintah memang meningkat, sekalipun terpaksa mengorbankan para pengusaha swasta yg harus mati kejang-kejang akibat kebijakan tersebut.

2. Pemerintah memilih potensi pendapatan yg lebih pasti dengan melakukan monopoli BUMN, ketimbang berharap potensi pendapatan dari pajak yang hingga kini belum optimal.
Berbeda dengan di negara lain dimana pendapatan pajak dari rakyatnya bisa diandalkan, di Indonesia rakyatnya kurang bisa diharapkan untuk membayar pajak. 
Pemerintah juga mengalami dilema bila ingin menggenjot pendapatan dari sektor pajak, karena kebijakan pajak ini sering dimanfaatkan oleh lawan politiknya dengan menyebar opini bahwa “Pemerintah memeras & mencekik rakyat dengan pajak tinggi”.
Oleh karena itulah usaha pemeritah dalam menggenjot pendapatan dari pajak seringkali terkesan ragu-ragu karena khawatir menjadi bumerang yg dimanfaatkan pihak oposisi.

3. Masyarakat Indonesia cenderung relijius, tapi sayangnya “ajaran religi mayoritas” menyatakan bahwa membayar pajak bukanlah kewajiban dan juga bukan bagian dari keimanan.
Kondisi ini membuat pemerintah mengalami kendala dalam menanamkan kesadaran membayar pajak pada mayoritas masyarakat Indonesia yg relijius ini.

Oleh karena itulah mengandalkan pendapatan dari sektor BUMN dianggap lebih aman, sekalipun dampaknya ternyata membuat para pengusaha swasta terkubur hidup-hidup dalam liang kuburnya.

Oleh karena ketiga alasan itu, penghasilan dari pajak rakyat dianggap sulit diandalkan oleh pemerintah, dan akhirnya pemerintah memilih menggenjot pemasukan dari sektor BUMN yang berujung pada adanya monopoli BUMN pada berbagai proyek infrastruktur.

Budz Kay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Review Gadget & Teknologi

Review SmartphoneReview Camera & LensaReview Console & Portable Gaming         The Eye of RE         Review PC & LaptopReview PC & LaptopReview PC & Laptop

"In Hoc Signo Vides"
Behold The Eye of RE